Antara Demokrasi Unila dan Peraturan Rektor No. 3

Diskusi Rumput Hijau “Hancurnya Demokrasi di Universitas Lampung dan Upaya Mematikan Organisasi Kemahasiswaan oleh Birokrat Kampus”

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung (BEM U KBM Unila) menggelar Diskusi Rumput Hijau (DRH) pada Kamis (20/09) di Lapangan Belakang Rektorat Universitas Lampung. Diskusi yang bertemakan “Hancurnya Demokrasi di Universitas Lampung dan Upaya Mematikan Organisasi Kemahasiswaan oleh Birokrat Kampus” ini diadakan karena adanya keresahan mahasiswa terhadap kebijakan yang ada pada Peraturan Rektor No.3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Mahasiswa Universitas Lampung.

Menurut Tiyasz Ariansyah, Mentri Kajian Politik dan Hukum BEM U KBM Unila, Peraturan Rektor No.3 Tahun 2017 tersebut adalah bentuk dari pengekangan dan pembunuhan hak asasi mahasiswa untuk berekspresi dan berdaulat secara penuh serta menunjukan sikap anti kritik birokrat kampus. Ini dibuktikan dengan adanya skorsing kepada Wakil Gubernur BEM Fakultas Teknik.

Pada UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi “ Pencarian kebenaran ilmiah oleh civitas akademika; demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan,dan kesatuan bangsa” harusnya memperkuat dasar-dasar diadakan diskusi dan permasalahan yang dialami.

Namun hal yang substansial ini tidak tersampaikan di forum bersama birokrat kampus. Karena birokrat hanya mengundang pihak UKM-U namun tidak mengundang BEM ataupun DPM dalam sosialisasi rancangan Peraturan Rektor No.3 Tahun 2017 tersebut. Yang ada ketika diundang adalah hanya untuk berdiskusi tentang rancangan peraturan rektor yang akan disahkan dan tidak pernah membahas peraturan yang sudah disahkan yang sebenarnya menjadi masalah mahasiswa.

“Padahal yang kita pemasalahkan adalah peraturan yang sudah di tetapkan dan itu pun masalah bagi mayoritas, ” tambah Tiyasz, “Diskusi ini bukanlah akhir tapi awal pergerakan mahasiswa karena birokrat sendiri yang menginginkan mahasiswa bergerak. Dan hal yang substansial ini tidak akan tersampaikan di forum bersama birokrat kampus. Karena birokrat sudah tidak mau mengundang BEM ataupun DPM dalam sosialisasi rancangan peraturan rektor,” tutupnya. (Adi, Bella)