Sabtu, 20 Agustus 2022

Rektor Unila Terima Suap dari Dana Penerimaan Mahasiswa Baru

 

 
Dok. Natural


Telah terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Rektor Universitas Lampung (Unila) oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap. Sabtu (20/8), dini hari.
OTT ini bertujuan untuk menangkap terduga korupsi dana suap penerimaan mahasiswa baru fakultas kedokteran (FK) Unila oleh rektor dan beberapa jajarannya yg terkait kasus tersebut.

Dilansir dari hasil konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adapun 8 orang yang tertangkap oleh tim KPK di wilayah Lampung, Bandung, dan Bali sebagai berikut:
1. KRM
2. HY
3. MB
4. BS
5. ML
6. HF
7. AT
8. AD

Adapun pihak yang ditangkap di Lampung adalah ML, HF, HY beserta dengan barang 
bukti uang tunai sebesar Rp. 414,5 juta, slip setoran deposito di salah satu bank sebesar Rp. 800 juta, dan kunci _safe deposit box_ yang diduga berisi emas senilai Rp. 1,4 miliar. 

Kemudian pihak yang ditangkap di Bandung adalah KRM, BS, MB, dan AT beserta barang bukti kartu ATM dan buku tabungan sebesar Rp. 1,8 miliar. Sedangkan AD ditangkap di Bali.

Pihak-pihak dan barang bukti selanjutnya dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk 
dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, kemudian berlanjut ke tahap penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan 4 tersangka, sbb : 
a. KRM
b. HY
c. MB
d. AD

Ditahun 2022, Universitas Lampung (Unila) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri, ikut menyelenggarakan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). 

Selain SNMPTN, Unila juga membuka jalur khusus yaitu Seleksi Mandiri Masuk Universitas Lampung (Simanila) untuk tahun akademik 2022. 

KRM yang menjabat sebagai Rektor Unila periode 2020 s/d 2024, memiliki wewenang salah satunya terkait mekanisme dilaksanakannya Simanila tersebut.

Selama proses Simanila berjalan, KRM diduga aktif untuk terlibat langsung dalam menentukan kelulusan para peserta Simanila dengan memerintahkan HY selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan BS selaku Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat serta melibatkan MB selaku Ketua Senat untuk turut serta menyeleksi secara personal terkait kesanggupan orang tua mahasiswa yang apabila ingin dinyatakan lulus maka dapat dibantu dengan menyerahkan sejumlah uang selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan pihak universitas. 

KRM juga diduga memberikan peran dan tugas khusus untuk HY, MB dan BS untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua peserta seleksi yang sebelumnya telah dinyatakan lulus berdasarkan penilaian yang sudah diatur KRM. 

Terkait besaran nominal uang yang disepakati antara pihak KRM diduga jumlahnya bervariasi dengan kisaran minimal Rp. 100 juta sampai Rp. 350 juta untuk setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan.

KRM diduga memerintahkan ML untuk turut mengumpulkan sejumlah uang dari para orang tua peserta seleksi yang ingin dinyatakan lulus oleh KRM. 

AD sebagai salah satu keluarga calon peserta seleksi Simanila diduga menghubungi KRM untuk bertemu dengan tujuan menyerahkan sejumlah uang karena anggota keluarganya telah dinyatakan lulus Simanila atas bantuan KRM. 

ML selanjutnya atas perintah KRM mengambil titipan uang tunai sejumlah Rp. 150 juta dari AD di salah satu tempat di Lampung. 

Seluruh uang yang dikumpulkan KRM melalui ML yang berasal dari orang tua calon mahasiswa yang diluluskan KRM berjumlah Rp. 603 juta dan telah digunakan untuk keperluan pribadi KRM sekitar Rp. 575 juta. 

Selain itu, KPK juga menemukan adanya sejumlah uang yang diterima KRM melalui BS dan MB yang berasal dari pihak orang tua calon mahasiswa yang diluluskan KRM yang juga atas perintah KRM uang tersebut telah dialih bentuk menjadi tabungan deposito, emas batangan dan juga masih tersimpan dalam bentuk uang tunai dengan total seluruhnya sekitar Rp. 4,4 Miliar.

Atas perbuatannya tersebut, para tersangka disangkakan melanggar pasal, sebagai berikut: 
1. AD selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi. 

2. KRM, HY, dan MB selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.



(Meri)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

HIMAFI Gelar Workshop Karya Tulis Ilmiah

Dok. Natural Himpunan Mahasiswa Fisika (HIMAFI) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lampung (Unila) mengadakan...